Pages

Rabu, 30 Januari 2013

Pasal Pasal Sesudah Amandemen Dan Sebelum Amandemen






Dan dibawah ini Anda dapat download Naskah UUD 1945 sebelum dan sesudah Amandemen :
UUD 1945 Sebelum Amandemen
UUD 1945 Sesudah Amandemen

Amandemen UUD 1945 merupakan salah satu cara untuk menyempurnakan UUD yang sudah ada supaya tetap sesuai dengan perkembangan zaman.Wewenang, prosedur, dan putusan perubahan UUD 1945 dilakukan melalui sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) oleh Panitia Ad Hoc (PAH) Badan Pekerja MPR yang diatur dengan undang-undang. Komitmen mereka dalam melakukan amandemen UUD 1945 adalah:

Tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar1945, sistematika, aspek kesejarahan dan orisinalitasnya.
Tetap mempertahankan Negara Kesatuan RepublikIndonesia (NKRI).
Mempertegas Sistem Pemerintahan Presidensial.
Penjelasan UUD 1945 ditiadakan serta hal-halnormatif dalam penjelasan dimasukkan dalam pasal-pasal.
Perubahan dilakukan dengan cara “adendum”.


Hingga saat ini UUD 1945 telah mengalami Amandemen sebanyak IV kali. Berikut dibawah Amandemen UUD 1945 dari pertama hingga ke-IV :
Naskah UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen


Amandemen I


Melalui: SU MPR tangga 14-21 Oktober1999, oleh 25 orang Panitia Ad Hoc
Pengesahan: 19 Oktober 1999
Perubahan: 9 pasal (Ps.5; Ps.7; Ps.9; Ps.13; Ps.14; Ps.15; Ps.17; Ps.20 ; dan Ps.21)
Inti Perubahan: Pergeseran kekuasaan Presiden yang


dipandang terlampau kuat (executive heavy)



Amandemen II


Melalui: SU MPR 7-8 Agustus 2000, oleh 47 orang Panitia Ad Hoc
Pengesahan: 18 Agustus 2000
Perubahan: 5 Bab dan 25 pasal: (Ps.18; Ps.18A; Ps.18B; Ps.19; Ps.20; Ps.20A ; Ps.22A ; Ps.22B; Bab IXA, Ps.25E; Bab X, Ps.26 ; Ps.27; Bab XA, Ps.28A; Ps.28B; Ps.28C; Ps.28D; Ps.28E; Ps.28F; Ps.28G; Ps.28H; Ps.28I; Ps.28J; Bab XII, Ps.30; BabXV, Ps.36A; Ps.36B; dan Ps.36C)
Inti Perubahan: Pemerintah Daerah, DPR dan Kewenangannya, Hak Asasi Manusia, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan



Amandemen III


Melalui: ST MPR 1-9 November 2001, oleh 51 orang Panitia Ad Hoc
Pengesahan: 10 November 2001
Perubahan: 3 Bab dan 22 Pasal: (Ps.1; Ps.3; Ps.6; Ps.6A; Ps.7A; Ps.7B; Ps.7C ; Ps.8; Ps.11; Ps.17, Bab VIIA, Ps.22C; Ps.22D; Bab VIIB, Ps.22E; Ps.23; Ps.23A; Ps.23C; Bab VIIIA, Ps.23E; Ps.23F; Ps.23G; Ps.24; Ps.24A; Ps.24B; dan Ps.24C)
Inti Perubahan: Bentuk dan Kedaulatan Negara, Kewenangan MPR, Kepresidenan, Impeachment, Keuangan Negara, Kekuasaan Kehakiman



Amandemen IV


Melalui: ST MPR 1-11 Agustus 2002, oleh 50 orang Panitia Ad Hoc
Pengesahan: 10 Agustus 2002
Perubahan: 2 Bab dan 13 Pasal: (Ps.2; Ps.6A; Ps.8; Ps.11; Ps.16; Ps.23B; Ps.23D; Ps.24; Ps.31; Ps.32; Bab XIV, Ps.33; Ps.34; dan Ps.37)
Inti Perubahan: DPD sebagai bagian MPR, Penggantian Presiden, pernyataan perang, perdamaian dan perjanjian, mata uang, bank sentral, pendidikandan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, perubahan UUD.
Komposisi Perbahan terdiri dari: 25 butir tidak diubah, 46 butir diubah/ditambah dengan ketentuan lainnya sehingga seluruhnya berjumlah 199 butir ketentuan, 174 ketentuan baru (>300% isi UUD 1945)


Tidak ada komentar:

Posting Komentar